Topmetro.news– Pahami masalah beras di Indonesia, Pemerintah diminta tidak asal membuat kebijakan baru. Pemahaman ini perlu menyusul adanya kerja sama Perum Bulog dengan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Dwi, seorang pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menyebutkan sebelumnya Bulog telah bekerja sama dalam penyaluran beras. Bulog menyalurkan beras dalam berbagai program.
Pada penyaluran beras sejahtera atau rastra Bulog menggunakan Divisi Regional (Divre) dibantu Kementerian Sosial (Kemsos). Dwi bilang untuk penyaluran itu telah ada lembaga yang menyalurkan hingga tingkat desa.
“Sementara beras operasi pasar, Bulog kerja sama dengan lembaga yang memiliki jaringan sampai ke bawah,” ujar Dwi, Jumat (4/5/2018).
Dwi pun belum bisa melihat apakah distribusi melalu TNI dan Polri akan lebih efektif. Namun, Dwi mengungkapkan penyaluran itu akan membuat tambahan biaya.
Pahami Masalah Beras Agar Kesalahan tak Terulang
Kebijakan yang dibuat Bulog dinilai Dwi tidak tepat dan tergesa-gesa. Pemerintah diungkapkan Dwi selalu menyalahkan pihak lain.
“Pahami masalah beras secara betul apa yang terjadi, jangan mengulangi kesalahan yang sama!” sindir Dwi.
Pasalnya langkah penggerebekan beras oleh pemerintah justru memperburuk perdagangan beras Indonesia. Hal itu dinilai meningkatkan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) beras. (tmn)
sumber: kontan
